Palestina (Arab: فلسطين, Filastin) adalah sebuah wilayah di Timur Tengah
yang dimasa modern kini terdiri atas wilayah Yordania, Israel, dan wilayah-wilayah yang diperintah oleh Otoritas Palestina, Hamas dan Fatah.
Diwilayah ini terdapat beberapa kelompok etnis meliputi etnis Arab, Yahudi,Samaria dll.
beserta ada kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaria, dan lain sebagainya.
yang dimasa modern kini terdiri atas wilayah Yordania, Israel, dan wilayah-wilayah yang diperintah oleh Otoritas Palestina, Hamas dan Fatah.
Diwilayah ini terdapat beberapa kelompok etnis meliputi etnis Arab, Yahudi,Samaria dll.
beserta ada kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaria, dan lain sebagainya.
Baca juga:
Palestina ( Tanah Israel ) silih berganti jatuh di bawah pemerintahan beberapa kerajaan dan kekaisaran, deretan kerajaan yang pernah menguasainya adalah;
Kerajaan Israel,
Kerajaan Yehuda
Asiria,
Babilonia,
Persia,
Yunani,
Romawi,
Sassania, dan
Bizantium.
Keberadaan orang-orang Yahudi di wilayah Palestina ini berkurang drastis setelah kekalahan dalam Perang Bar Kokhba perang ini adalah perang antara pemberontak Yahudi melawan Kekaisaran Romawi terjadi pada tahun 132 masehi.
Namun walaupun kalah dalam peperangan itu, penyerangan dan pemberontakan kecil-kecilan terhadap kepentingan Kekaisaran Romawi masih terus terjadi dari mulai masa Kekaisaran Romawi serikat hingga masa Romawi terpecah menjadi dua bagian yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur.
Romawi Timur atau lebih populer disebut
Kekaisaran Bizantium .
Dalam masa jayanya Bizantium pemberontakan kecil-kecilan orang-orang Yahudi masih sering terjadi. hal ini menyebabkan pengusiran besar-besaran orang-orang Yahudi keluar dari tanahnya karena Kaisar menganggap orang-orang Yahudi selalu membuat kerusuhan.
Hal ini terjadi pada tahun 628. Kaisar Bizantium Heraklius saat itu memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, inilah yang mengakibatkan populasi Yahudi di Palestina menurun drastis. Walau demikian, masih terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih menetap di tanah Israel.
Hingga beberapa tahun kemudian Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim. Dan selama lebih dari enam abad lamanya, sejak saat itu kontrol wilayah tersebut silih berganti berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah, dan Tentara Salib hingga pada akhirnya jatuh di bawah Kesultanan Mameluk pada tahun 1260. Dan pada tahun 1516, Tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, Lalu memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20 saat itu Kesultanan Utsmaniyah sudah berganti nama menjadi
Kesultanan Ottoman.
Pecahnya Perang Dunia I mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Ottoman lalu wilayah ini dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa (PBB saat ini) kepada Britania Raya untuk di administrasi wilayahnya yang dikenal dengan istilah Mandat Britania atas Palestina.
Kerajaan Israel,
Kerajaan Yehuda
Asiria,
Babilonia,
Persia,
Yunani,
Romawi,
Sassania, dan
Bizantium.
Keberadaan orang-orang Yahudi di wilayah Palestina ini berkurang drastis setelah kekalahan dalam Perang Bar Kokhba perang ini adalah perang antara pemberontak Yahudi melawan Kekaisaran Romawi terjadi pada tahun 132 masehi.
Namun walaupun kalah dalam peperangan itu, penyerangan dan pemberontakan kecil-kecilan terhadap kepentingan Kekaisaran Romawi masih terus terjadi dari mulai masa Kekaisaran Romawi serikat hingga masa Romawi terpecah menjadi dua bagian yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur.
Romawi Timur atau lebih populer disebut
Kekaisaran Bizantium .
Dalam masa jayanya Bizantium pemberontakan kecil-kecilan orang-orang Yahudi masih sering terjadi. hal ini menyebabkan pengusiran besar-besaran orang-orang Yahudi keluar dari tanahnya karena Kaisar menganggap orang-orang Yahudi selalu membuat kerusuhan.
Hal ini terjadi pada tahun 628. Kaisar Bizantium Heraklius saat itu memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, inilah yang mengakibatkan populasi Yahudi di Palestina menurun drastis. Walau demikian, masih terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih menetap di tanah Israel.
Hingga beberapa tahun kemudian Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim. Dan selama lebih dari enam abad lamanya, sejak saat itu kontrol wilayah tersebut silih berganti berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah, dan Tentara Salib hingga pada akhirnya jatuh di bawah Kesultanan Mameluk pada tahun 1260. Dan pada tahun 1516, Tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, Lalu memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20 saat itu Kesultanan Utsmaniyah sudah berganti nama menjadi
Kesultanan Ottoman.
Pecahnya Perang Dunia I mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Ottoman lalu wilayah ini dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa (PBB saat ini) kepada Britania Raya untuk di administrasi wilayahnya yang dikenal dengan istilah Mandat Britania atas Palestina.
B. Kemerdekan Yordania.
Pada tahun 1946, Transyordania memproklamirkan kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina. Sebenarnya organisasi tujuan pemerdekaan Yordania ini sudah didirikan pada tahun 1921, dan telah diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara namun masih di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Barulah di tahun 1946, Yordan benggabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka yang secara resmi yang dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania.
Setahun kemudian, PBB mencoba mengadopsi rencana partisi untuk solusi dua-negara Yahudi israel dan Arab Palestina di wilayah yang tersisa dari mandat tersebut. Namun rencana itu diterima oleh pimpinan Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab dan Inggris.
Pada tahun 1946, Transyordania memproklamirkan kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina. Sebenarnya organisasi tujuan pemerdekaan Yordania ini sudah didirikan pada tahun 1921, dan telah diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara namun masih di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Barulah di tahun 1946, Yordan benggabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka yang secara resmi yang dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania.
Setahun kemudian, PBB mencoba mengadopsi rencana partisi untuk solusi dua-negara Yahudi israel dan Arab Palestina di wilayah yang tersisa dari mandat tersebut. Namun rencana itu diterima oleh pimpinan Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab dan Inggris.
C.BERDIRINYA ISRAEL.
Sebenarnya Orang-orang Yahudi diaspora (dipembuangan) telah lama bercita-cita untuk kembali ke Zion dan Tanah Israel. Harapan dan kerinduan tersebut tercatat pada Alkitab Kristen dan merupakan tema pusat pada buku doa Yahudi.
Berketetapan waktu itu sekitar permulaan abad ke-12, Terjadilah penindasan Yahudi oleh Katolik yang mendorong perpindahan orang-orang Yahudi Eropa kembali lagi ke Tanah Suci dan menyebabkan peningkatan jumlah populasi Yahudi di Palestina.
Ditambah lagi pengusiran orang-orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492.
Dan selama abad ke-16, komunitas-komunitas besar Yahudi kebanyakan berpusat pada Empat Kota Suci Yahudi, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed.
Hingga pada pertengahan abad ke-18, keseluruhan komunitas Hasidut yang berasal dari Eropa Timur telah berpindah ke Tanah Suci.
Ditambah lagi pengusiran orang-orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492.
Dan selama abad ke-16, komunitas-komunitas besar Yahudi kebanyakan berpusat pada Empat Kota Suci Yahudi, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed.
Hingga pada pertengahan abad ke-18, keseluruhan komunitas Hasidut yang berasal dari Eropa Timur telah berpindah ke Tanah Suci.
Imigrasi dalam skala besar, dikenal sebagai Aliyah Pertama (Bahasa Ibrani: עלייה), dimulai pada tahun 1881, yakni pada saat orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur. Manakala gerakan Zionisme telah ada sejak dahulu kala, Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme, yakni gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Tanah Israel. Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat(Negara Yahudi), memaparkan visinya tentang negara masa depan Yahudi; Tahun berikutnya ia kemudian mengetuai Kongres Zionis Sedunia pertama.
Aliyah Kedua (1904–1914) dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina. Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks, namun pada Aliyah Kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan kibbutz. Selama Perang Dunia I, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour pun mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan "it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country". Legiun Yahudi, sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan-sukarelawan Zionis, kemudian membantu Britania menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada Kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah (dalam Bahasa Ibrani artinya "Pertahanan").
Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem, secara dominan merupakan Yahudi.
Imigrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah Ketiga (1919–1923) dan Aliyah Keempat(1924–1929), secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina. Setelah terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi, dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transyordania. Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima (1929-1939) dengan masukknya seperempat juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan Pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939, memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan Buku Putih 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia II, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922.
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBByang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – corpus separatum – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir Mandat Britania, Agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab – Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak –menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah satu tahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai Garis Hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949.Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.
Pada masa-masa awal kemerdekannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion mendominasi politik Israel.
Tahun-tahun ini ditandai dengan imigrasi massal para korban yang selamat dari Holocaust dan orang-orang Yahudi yang diusir dari tanah Arab. Populasi Israel meningkat dari 800.000 menjadi 2.000.000 dalam jangka waktu sepuluh tahun antara 1948 sampai dengan 1958. Kebanyakan pengungsi tersebut ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai ma'abarot. Sampai tahun 1952, 200.000 imigran bertempat tingal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman.
Selama tahun 1950-an, Israel terus menerus diserang oleh militan Palestina yang kebanyakan berasal dari Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir.
Pada tahun 1956, Israel bergabung ke dalam sebuah aliansi rahasia bersama dengan Britania Raya dan Perancis, yang betujuan untuk merebut kembali Terusan Suez yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh Mesir (lihat Krisis Suez). Walaupun berhasil merebut Semenanjung Sinai, Israel dipaksa untuk mundur atas tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ganti atas jaminan hak pelayaran Israel di Laut Merah dan Terusan Suez.
Pada permulaan dekade selanjutnya, Israel berhasil menangkap dan mengadili Adolf Eichmann, seorang penggagas utama Solusi Akhir yang bersembunyi di Argentina.
Peradilan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepedulian publik terhadap Holocaust, dan sampai sekarang Eichmann merupakan satu-satunya orang yang dieksekusi oleh Israel walaupun John Demjanjuk juga dijatuhi hukuman mati sebelum kemudian putusan tersebut dibalikkan oleh Mahkamah Agung Israel
KONFLIK dan PERJANJIAN DAMAI.
Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel.Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang Enam Hariyang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Garis Hijau menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan Wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional.
Kegagalan negara-negara Arab pada perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia, termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade München 1972. Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan Operasi Wrath of God (Murka Allah). Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa München ini dilacak dan dibunuh.
Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel. Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri.
Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab.
Dua tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani Persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir. Israel menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar Garis Hijau, namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di Tepi Barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut.
Pada tanggal 7 Juni 1981, Israel membombardir reaktor nuklir Osirak milik Irak pada Operasi Opera. Badan intelijen Israel, Mossad, mencurigai reaktor nuklir tersebut akan digunakan Irak untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Lebanon untuk menghancurkan basis-basis serangan Organisasi Pembebasan Palestina di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Lebanon Pertama. Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 1986. Intifada Pertama yang merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pemerintahan Israel terjadi pada tahun 1987, menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel. Selama 6 tahun berikutnya, lebih dari seribu orang tewas, kebanyakan merupakan korban kekerasan internal warga Palestina.
Selama Perang Teluk 1991, PLO dan kebanyakan warga Palestina mendukung Saddam Hussein dan Irak dalam melancarkan serangan misil terhadap Israel.
Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel.
Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmoud Abbas, sebagai wakil Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme.
Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Dukungan publik Arab terhadap persetujuan ini menurun setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat Muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimi oleh sekelompok ekstremis gerakan Kach. Selain itu, permukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina juga menurunkan dukungan publik Arab. Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ketika ia sedang meninggalkan sebuah pawai yang mendukung perdamaian dengan Palestina mengejutkan seluruh negeri.
Pada akhir 1990-an, Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menarik mundur pasukannya dari Hebron dan menandatangai Memorandum Sungai Wye. Memorandum tersebut memberikan Otoritas Nasional Palestina kontrol yang lebih luas.
Ehud Barak yang merupakan Perdana Menteri terpilih pada pemilihan tahun 1999 memulai pemerintahannya dengan menarik mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan melakukan negosiasi dengan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada Pertemuan Camp David bulan Juli tahun 2000. Dalam pertemuan itu, Barak menawarkan rencana pendirian Negara Palestina, namun Yasser Arafat menolak tawaran tersebut.
Setelah negosiasi gagal, Intifada Kedua dimulai.
Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang baru setelah memenangi pemilihan tahun 2001. Pada masa pemerintahannya, Sharon secara sepihak menarik pasukan Israel dari Jalur Gaza dan membangun dinding pemisah di perbatasan Tepi Barat.
Pada Januari 2006, setelah Ariel Sharon menderita strok berat dan berada dalam keadaan koma, kekuasaannya digantikan oleh Ehud Olmert.
Pada bulan Juli tahun 2006, serangan Hezbollah ke Israel Utara beserta penculikan dua tentara Israel memicu terjadinya Perang Lebanon Kedua.
Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan Resolusi PBB 1701.
Pada tanggal 3 Januari 2009, pasukan Israel memasuki kota Gaza dan memulai serangan darat.
Pada tanggal 17 Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dengan syarat dihentikannya serangan roket dan mortir. Hal ini kemudian diikuti oleh Hamas yang juga mengumumkan gencatan senjata dengan syarat ditariknya pasukan Israel dari Gaza serta dibukanya kembali perbatasan.
D.BERDIRINYA PALESTINA.
Deklarasi Kemerdekaan Palestina memang dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Bahkan
KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO juga telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Karena pada saat itu belum menjadi negara yang resmi.
Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" lagi, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" lagi, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam Persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tetapi perseteruan di tubuh Palestinapun makin bergejolak.
contohnya saja pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza.
Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
contohnya saja pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza.
Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah Negara Palestina.
Baca juga:
No comments:
Post a Comment
Berilah komentar yang sesuai dengan pengetahuan umum dan bukan argumen pribadi atau alibi